The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia
The 5-Second Trick For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
“The return” on the President’s comprehensive Manage about BIN has introduced back again memories and concerns with regards to the potential for ‘misuse’ of intelligence for the government’s political pursuits. Specifically in the midst of the current momentum with the Covid-19 pandemic, where by the President has the authority to acquire rapid, unpopular, and emergency political and coverage techniques, such as the deployment of military and intelligence forces to assistance efforts to cope with the threat of the Covid-19 pandemic.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
Meningkatnya keterlibatan dinas intelijen rahasia di Amerika selama pandemi untuk terus aktif selama pandemi adalah munculnya berbagai kejahatan berteknologi tinggi. Dalam website FBI juga menjelaskan munculnya Scammers yang menargetkan situs Net dan aplikasi seluler untuk melacak penyebaran COVID-19 dan menggunakannya untuk menanamkan malware lalu mencuri details keuangan dan pribadi. Penipu bahkan menyamar sebagai otoritas kesehatan nasional dan world-wide.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Similarly, the Omnibus Occupation Creation Regulation also limits the classes of communities involved in the preparing with the AMDAL. The revised Write-up 26 (2) not acknowledges the participation of environmentalists and other pertinent communities within the AMDAL business/exercise program, because it strictly permits only the involvement in the ‘straight affected communities’.
Usulan perombakan terhadap dinas-dinas intelijen negara itu hanyalah satu dari lebih dari thirty rekomendasi yang diajukan komisi itu dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Intelligence as the “very first line of battle” involves adaptation to your situations and threats. The orientation in institutional improvement is on the improvement that synergizes 5 areas; democracy as well as rules with the rule of regulation, professionalism, adaptation to technological developments, the opportunity to examine modern threats, and transformation from the capabilities furnished by the condition to obtain greatest success.
By utilizing the expression to detect groups in conflict Together with the Pancasila ideology—the official point out ideology as stipulated because of the constitution—BAIS divides the resources in the risk into the following classes:
Discourse mendapatkan informasi lebih lanjut to the reactivation of Pam Swakarsa, a state-sponsored militia, with the Countrywide Police Chief. Pam Swakarsa experienced a dim history in the course of the 1998 upheaval to be a civilian unit assigned to attack scholar protesters in the streets. Probably activated to ignite and/or perpetuate horizontal conflict in grassroots communities.
was marked through the permeation of intelligence of all elements of men and women’s life. BAKIN grew to become a strategic intelligence Procedure car or truck for all difficulties, in addition to KOPKAMTIB, which completed the purge of your PKI and its sympathizers from the military services territorial Command composition plus the STI. Opsus, which was at first an intelligence operation aimed at seizing West Papua through the Netherlands and enabling the confrontation with Malaysia, was afterwards mobilized to spy on social, political, and religious life in Culture, Particularly persons and teams that could potentially oppose the Soeharto governing administration, and also to perform intelligence operations facing the specter of separatism in Aceh, Papua, and East Timor.
Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[five]
Informasi keamanan nasional tersebut akan tergambar dari hasil koordinasi lintas lembaga intelijen negara, sehingga bisa dijadikan pemetaan oleh pengambil kebijakan.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulty resolving malah asik menjadi difficulty having.